Sinyal Politik NU-Muhammadiyah

Sinyal Politik NU-Muhammadiyah
Oleh: M. Musfiqon
(Dosen UMSIDA, Mahasiswa Program Doktor IAIN Sunan Ampel)

Syahwat politik menjelang pilpres semakin tinggi. Eskalasi politik pun terus makin dinamis, terutama di kalangan internal partai yang berkepentingan dalam suksesi pada pilpres 8 Juli 2009. Beragam aktifitas massa terus digelar para tim sukses capres-cawapres. Tidak ketinggalan, para kandidat capres-cawapres pun terus bergerilya untuk mendulang dukungan suara.
Mesin politik masing-masing kandidat terus dijalankan, baik mesin partai politik maupun mesin organisasi kemasyarakatan. Para tim sukses pun secara terbuka telah perang urat saraf mengatur strategi pemenangan dengan berbagai atraksi politik. Iklan politik dan kunjungan ke daerah menjadi trend selama masa kampanye.
Aksi dukung mendukung terhadap kandidat capres-cawapres yang akan bertarung merebut RI-1 terus bergulir dalam beragam aktifitas. Mulai dari yang berbentuk dialog, pernyataan sikap, iklan media massa, tausiyah kyai, hingga berbetuk kampanye terselubung dalam setiap kegiatan publik, meski sudah masa tenang. Nampaknya perang urat syaraf telah terjadi menjelang pemimpin nasional.
Hampir semua elemen masyarakat terlibat dalam aksi dukung mendukung, mulai dari kalangan politikus, tokoh masyarakat, akademisi, hingga para ulama. Mereka bergerak sesuai platform masing-masing dengan kemasan kepentingan yang bervariasi. Namun perheletan dukung mendukung capres-cawapres ini belum menyentuh ranah arus bawah yang kelihatan acuh terhadap atraksi politik para elit politik.
Oleh karena itu, dinamika politik ini baru dirasakan oleh kalangan tertentu yang terlibat persiapan pemilihan orang nomor satu di Indonesia. Bisa dimaklumi jika rakyat jelata yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia seakan masih acuh dalam menyikapi proses pemilihan presiden.
NU dan Muhammadiyah, nampaknya, tidak lepas dari incaran para politikus untuk ditarik masuk dalam ranah politik. Meski tidak secara praktis, tetapi kekuatan dua organisasi terbesar di Indonesia ini bisa menjadi lumbung suara yang kontirbutif dalam suksesi nasional ini.
Gerak politik kedua organisasi yang selama ini bergerak dalam bidang sosial keagamaan ini akhirnya dikemas dalam bingkai kegiatan sosial dan ritual keagamaan. Ada tahlil akbar, kunjungan pesantren, serta lainnya.
NU-Muhammadiyah secara organisatoris telah terbelenggu dalam aturan organisasi untuk tidak bergerak dalam politik praktis. NU sejak Muhktamar Situbondo tahun 1984, secara organisatoris NU kembali ke khittahnya tahun 1926, yakni menjadi organisasi keagamaan yang tidak berafiliasi ke salah satu partai politik. Dalam catatan sejarah, NU juga pernah terlibat politik praktis pada pemilu 1955 dengan nama partai NU.
Secara tegas, Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi, dalam pilpres tahun ini NU netral dan tidak melakukan aksi dukung mendukung atau berafiliasi dengan partai politik tertentu. Meskipun tidak ada edaran resmi pernyataan ini telah sesuai dengan khittah NU untuk tidak terlibat politik praktis.
Muhammadiyah melalui muktamar ke-38 di Ujung Pandang telah menyatakan bahwa organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini tidak mempunyai hubungan organisasi dengan dan tidak merupakan afiliasi atau kaitan dengan salah satu kekuatan sosial politik. Artinya, Muhammadiyah telah memutuskan untuk tidak berpolitik praktis.
Bahkan, dalam pilpres kali ini Muhammadiyah memutuskan dalam maklumat bernomor 05/MLM/I.0/O/2009. Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetap istikomah sebagai organisasi dakwah dan tajdid dan tidak melakukan dukungan politik dengan kekuatan politik manapun.
Pada poin berikutnya, Muhammadiyah juga meminta agar seluruh warga Muhammadiyah menggunakan hak politiknya secara cerdas dalam memilih pemimpin nasional. Selain itu, Muhammadiyah menghimbau segenap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik dan tim sukses yang mendukungnya hendaknya menjadikan Pemilu 2009 sebagai proses demokrasi yang penting dan strategis untuk sebesar-besarnya memenuhi hajat hidup dan kepentingan bangsa.
Pernyataan resmi organisasi, baik NU maupun Muhammadiyah, nampaknya tidak sejalan dengan arus politik yang berkembang akhir-akhir ini. Para elit organisasi ini ternyata tetap melakukan aksi dukung mendukung pada salah satu pasangan capres-cawapres dalam pilpres. Dengan dalih atas nama pribadi, bukan organisasi, para pimpinan organisasi dari pusat sampai ranting juga terbuai dengan aktifitas politik.
Para kyai NU melalui gerbong pesantren juga menjadi aktor politik di balik kampanye dalam pilpres kali ini. Bahkan secara terang-terangan antar kyai NU pun berlomba mengeluarkan tausiyah politik yang isinya mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Hasyim Muzadi sebagai ketua PBNU juga menyatakan dukungan kepada JK-Wiranto.
Begitu juga dengan Muhammadiyah. Mantan ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafi’i Ma’arif secara tegas menyatakan dukungan kepada JK-Wiranto. ”JK is the real president” kata Syafi’i Ma’arif saat menjadi bintang iklan politik tim JK. Din Syamsuddin, sebagai ketua PP Muhammadiyah juga terlihat cenderung mendukung pasangan JK-Wiranto dalam suksesi kali ini.
Sinyal politik NU-Muhammadiyah telah jatuh pada pasangan nusantara ini. Kriteria pemimpin bangsa kedepan yang disebut-sebut oleh Muhammadiyah dan NU pun mengarah pada sosok capres asal Makasar. Sinyal politik Muhammadiyah untuk mendukung JK-Wiranto terlihat dalam poin kriteria pemimpin yang harus dipilih, yaitu capres yang mengedepankan kemandirian ekonomi nasional dan mewujudkan kebijakan ekonomi bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan konsep kemendirian ekonomi dan kemandirian bangsa tim JK-Wiranto.
Sinyal-sinyal politik NU-Muhammadiyah ini juga telah dibaca oleh kelompok akar bawah secara organisatoris. Bahkan tim para tim sukses capres juga telah mensosialisasikan sinyal politik NU-Muhammadiyah dengan beragam kegiatan.
Pasangan SBY-Budiono juga tidak mau ketinggalan. Sejumlah kyai dan tokoh NU-Muhammadiyah juga direkrut untuk mendulang suara di basis organisasi yang dipimpin. Akhirnya, NU-Muhammadiyah juga tetap masuk dalam kancah politik dalam pilpres tahun ini.
Ini berarti hegemoni politik pada aspirasi rakyat tetap terjadi. Organisasi masyarakat seharusnya bisa menjadi peran utama dalam menciptakan nuansa demokratis ini dengan melakukan berbagai kegiatan yang lebih mengedepankan aspek moral. Pernyataan atau kegiatan yang bernuansa politik praktis nampaknya kurang strategis untuk dilakukan para pemimpin agama sebagai suri tauladan umat.
NU-Muhammadiyah sebagai organisasi pencerahan umat memiliki tanggung jawab moral untuk mensukseskan pemilihan pemimpin yang memiliki komitmen terhadap keberlangsungan beragama. Namun, NU-Muhammadiyah memiliki kancah tersendiri dalam memperjuangkan aspirasi umat dalam rangka meningkatkan moral kebangsaan. Menjadi agent of morality yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat luas lebih strategis. Tidak selayaknya ormas masuk dalam kotak politik yang makin membatasi ruang gerak dalam melakukan dakwah.
Kontribusi Nu-Muhammadiyah terhadap perebutan kemerdekaan dan pembangunan nasional telah teruji. Jalur dakwah dan pemberdayaan umat menjadi hal penting yang perlu dikembangkan. Eksistensi inilah yang patut dipertahankan NU-Muhammadiyah demi kebersamaan umat Islam di Indonesia.
Semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk mensukseskan pilpres sesuai fungsi dan porsinya masing-masing. Kemenangan dan kekalahan harus difahami melalui konteks demokrasi yang mengedepankan asas prosedur dalam memilih pemimpin. Jika kita telah sepakat dengan sistem demokrasi maka kita harus siap menerima konsekwensi. Semoga